VISI : TERWUJUDNYA KELESTARIAN KAWASAN HUTAN DAN FUNGSI HUTAN
YANG BERKEADILAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASAMAN

Peraturan Perundang-undangan Tentang Kehutanan 17

Kamis, 17 April 2014

Halaman 17

Nomor UUTentangTanggalDokumen
NOMOR : 90 /KPTS-II/2001 PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. DUADJA COPRPORATION II SELUAS + 74.860 (TUJUH PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 15-Mar-2001
Nomor: 58/Kpts-II/2001 PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEHUTANAN DENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI LAIN 12-Mar-2001
Nomor : 52/Kpts-II/2001 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 23-Feb-2001
NOMOR : 24/Kpts-II/2001 PENETAPAN TANAH PENGGANTI DI BLOK CIMALATI KELOMPOK HUTAN GUNUNG CIREMAI (TAMBAHAN) SELUAS 50 (LIMA PULUH) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KECAMATAN RAJAGALUH, KABUPATEN MAJALENGKA, PROPINSI JAWA BARAT SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI TETAP 07-Feb-2001
NOMOR : 25/Kpts-II/2001 PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP PADA KELOMPOK HUTAN INDRAMAYU SELUAS 50 (LIMA PULUH) HEKTAR, YANG TERLETAK DI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (BKPH) CIBENDA, KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) MAJALENGKA, KECAMATAN KERTAJATI, KABUPATEN MAJALENGKA, PROPINSI JAWA BARAT UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 07-Feb-2001
Nomor : 21/Kpts-II/2001 KRITERIA DAN STANDAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI 31-Jan-2001
Nomor : 20/Kpts-II/2001 POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 31-Jan-2001
NOMOR : 16/Kpts-II/2001 PENUNJUKAN KAWASAN HABITAT PADMA (RAFFLESIA ARNOLDI) LUBUK TAPI - KAYU AJARAN SELUAS + 6 (ENAM) HEKTAR YANG TERLETAK DI DESA LUBUK TAPI DAN KAYU AJARAN, KECAMATAN PINO, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, PROPINSI BENGKULU SEBAGAI KAWASAN HUTAN TAMAN WISATA ALAM DENGAN NAMA TAMAN WISATA ALAM LUBUK TAPI - KAYU AJARAN 30-Jan-2001
NOMOR : 41 TAHUN 2000 PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL YANG BERKELANJUTAN DAN BERBASIS MASYARAKAT 22-Dec-2000
Nomor : 59/Kpts-II/2000 PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI INTER DEPARTMENTAL COMMITEE FORESTRY (IDCF) 19-Dec-2000
Nomor : 14.1/Kpts-II/2000 KRITERIA DAN STANDAR TARIF PROVISI SUMBER DAYA HUTAN 16-Nov-2000
Nomor : 09.1/Kpts-II/2000 KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI 06-Nov-2000
NOMOR : 266/Kpts-II/2000 PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. WANAKAYU BATUPUTIH SELUAS + 42.500 (EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 24-Aug-2000
Nomor : 084/Kpts-II/2000 PENANGGUHAN PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 310/KPTS-II/1999 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN 13-Apr-2000
NOMOR : 106 /KPTS-II/2000 PENGGABUNGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. SUKA JAYA MAKMUR UNIT I YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 860/KPTS-II/1999 TANGGAL 12 OKTOBER 1999 ATAS AREAL SELUAS + 95.646 (SEMBILAN PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM) HEKTAR DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. SUKA JAYA MAKMUR II YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 861/KPTS-II/1999 TANGGAL 12 OKTOBER 1999 ATAS AREAL SELUAS + 75.694 (TUJUH PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT) HEKTAR DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT, SELANJUTNYA DIBERIKAN KEPADA PT. SUKA JAYA MAKMUR SELUAS 171.300 (SERATUS TUJUH PULUH SATU RIBU TIGA RATUS) HEKTAR 29-Jan-2000
NOMOR : 892/Kpts-II/1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 107/KPTS-II/99 jo. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 645/KPTS-II/1999 TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN 13-Oct-1999
NOMOR : 900/Kpts-II/1999 TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI POTENSI, PENGUKURAN DAN PENATAAN BATAS AREAL KERJA HAK PENGUSAHAAN DI BIDANG KEHUTANAN 13-Oct-1999
NOMOR : 851/Kpts-VI/1999 PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. RAJA GARUDA MAS LESTARI UNIT II DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 10-Oct-1999
NOMOR : 853/Kpts-VI/1999 PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. BELAYAN RIVER TIMBER DI PROVINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR 10-Oct-1999
NOMOR : 859/Kpts-II/1999 BESARNYA PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) PER SATUAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 10-Oct-1999
757/Kpts-II/1999 Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Seluas 4.394.932 (Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar 23-Sep-1999
757/Kpts-II/1999 Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Seluas 4.394.932 (Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar 23-Sep-1999
NOMOR : 751/Kpts-II/1999 TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA BERBURU TELUR PENYU HIJAU (Chelonia mydas) DAN PENYU SISIK (Eretmochelys imbricata) 22-Sep-1999
Nomor : 704/Kpts-II/1999 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 14-Sep-1999
SK No. 644/Kpts-II/1999 Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional 19-Aug-1999

 

Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |

Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17