VISI : TERWUJUDNYA KELESTARIAN KAWASAN HUTAN DAN FUNGSI HUTAN
YANG BERKEADILAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASAMAN

Peraturan Perundang-undangan Tentang Kehutanan 16

Kamis, 17 April 2014

Halaman 16

Nomor UUTentangTanggalDokumen
NOMOR : SK.268/MENHUT-II/2004 PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. BUMI RAYA UTAMA WOOD INDUSTRIES ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 110.500 (SERATUS SEPULUH RIBU LIMA RATUS) HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN KAPUAS HULU DAN KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT 20-Jul-2004
NOMOR : SK.269/MENHUT-II/2004 PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. PALOPO TIMBER CO ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 38.250 (TIGA PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS LIMA PULUH) HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI TENGAH 20-Jul-2004
NOMOR : SK. 255/Menhut-II/2004 PERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KELOMPOK HUTAN TESSO NILO YANG TERLETAK DI KABUPATEN PELALAWAN DAN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU SELUAS 38.576 (TIGA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM) HEKTAR MENJADI TAMAN NASIONAL TESSO NILO 19-Jul-2004
NOMOR : SK 249/MENHUT-II/2004 PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 130.A TAHUN 2003 TANGGAL 28 MEI 2003 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM KEPADA PT. KANDELIA ALAM DI KABUPATEN PONTIANAK ,PROVINSI KALIMANTAN BARAT 13-Jul-2004
Nomor : SK.321/MENHUT-VI/BRPHP/2004 PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. KARUNIA HUTAN LESTARI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 13-Feb-2004
No. 447/Kpts-II/2003 Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar 31-Dec-2003
247/Kpts-II/2003 Pengurusan Piutang Negara yang Macet yang Berasal dari Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan lingkup Departemen Kehutanan 24-Jul-2003
NOMOR : SK.3162/MENHUT-VI/BPPHH/2005 PEMBAHARUAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU ATAS NAMA PT TANJUNG JOHOR WOOD INDUSTRY DI PROVINSI JAMBI 15-Jul-2003
Nomor : SK.324/MENHUT-VI/BRPHP/2004 PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. HASIL KALIMANTAN JAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 15-Jul-2003
Nomor : 208/Kpts-II/2003 TATA CARA PENILAIAN KINERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DI UNIT MANAJEMEN DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI 09-Jul-2003
NOMOR : 174/Kpts-II/2003 PENUNJUKAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN CAGAR ALAM, TAMAN WISATA ALAM, HUTAN PRODUKSI TETAP, HUTAN PRODUKSI TERBATAS PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG GEDE PANGRANGO SELUAS ± 21.975 (DUA PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI JAWA BARAT MENJADI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO 09-Jun-2003
NOMOR 126/KPTS-II/2003 PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 04-Mar-2003
Nomor : 7211/Kpts-II/2002 PEDOMAN PENYUSUNAN MASTER PLAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (MP-RHL) DAERAH 29-Jul-2002
NOMOR : 6420/Kpts-II/2002 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENILAIAN LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI) MAMPU 24-Jun-2002
Nomor : 733/Kpts-II/2002 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 34/KPTS-II/1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DI PROPINSI 12-Mar-2002
Nomor : 665/Kpts-II/2002 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 07-Mar-2002
Nomor : 664/Kpts-II/2002 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERSUTERAAN ALAM 07-Mar-2002
Nomor : 611/Kpts-II/2002 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 090/KPTS-IV/1988 TANGGAL 27 PEBRUARI 1988 Jo KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 676/KPTS-II/1999 TANGGAL 1 SEPTEMBER 1999 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. BINA SAMAKTHA DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 04-Mar-2002
Nomor : 127/Kpts-V/2001 PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) KEGIATAN PENEBANGAN DAN PERDAGANGAN RAMIN (Gonytylus spp) 11-Apr-2001
76/Kpts-II/2001 Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Sumatera Selatan Seluas + 4.416.837 (Empat Juta Empat Ratus Enam belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh) Hektar 19-Mar-2001
79/Kpts-II/2001 Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar 15-Mar-2001
NOMOR : 64/Kpts-II/2001 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 744/KPTS-II/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 78.240 (TUJUH PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI KEPADA PT. WIRAKARYA SAKTI 15-Mar-2001
NOMOR : 71/KPTS-II/2001 PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN KEPADA PT. SUNTARA GAJAPATI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 34.792 (EMPAT PULUH RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA) HEKTAR DI PROPINSI RIAU 15-Mar-2001
NOMOR : 79/Kpts-II/2001 PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR SELUAS 14.651.553 (EMPAT BELAS JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA) HEKTAR 15-Mar-2001
NOMOR : SK. 83/Kpts-VI/2001 PENGESAHAN REVISI RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN (SEMENTARA) ATAS NAMA PT. HITAYAQ ALAN MEDANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 15-Mar-2001

 

Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |

Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17